Filep Wamafma Ingatkan Mendagri Soal Ini Terkait Penunjukan Karteker di Papua Barat
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada Mei 2022, beberapa nama mulai muncul dan mendapat dukungan dari masyarakat dan tokoh adat.
Terkait hal itu, Senator dari Papua Barat Filep Wamafma turut memberikan masukan.
Dia berharap pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengangkat seorang karteker atau pelaksana tugas (Plt) yang memenuhi syarat dan kebutuhan di daerah.
“Saya berharap pemerintah mengutamakan karteker yang memenuhi syarat dan berasal dari daerah. Sebagai Senator Papua Barat, saya mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri agar dalam menunjuk karteker di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat, tentu dengan menjadikan hukum sebagai rujukan penunjukan karteker,” ujar Filep Wamafma, Kamis (21/4/2022).
Filep berharap kemunculan sejumlah sosok calon karteker diharapkan benar-benar berasal dari masyarakat dan bukan by design oleh pemerintah. Apalagi jika sekadar untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat di daerah.
“Kami berharap Kemendagri lebih matang mengambil keputusan terkait karteker ini. Keputusan ini juga dalam rangka menguji seberapa baik komunikasi Kemendagri ke daerah.” katanya.
Filep juga menyoroti munculnya sosok mantan Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw sebagai calon Penjabat Gubernur.
Dia menilai sosok Paulus Waterpauw adalah sosok yang memang memiliki karakter, pengalaman dan jaringan di pusat dan daerah yang sangat baik.
Senator Papua Barat Filep Wamafma mengingatkan kepada Mendagri agar dalam menunjuk karteker di Provinsi Papua Barat perlu memperhatikan soal ini.
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN
- Raker Komite IV DPD & Menteri Koperasi Hasilkan 16 Kesimpulan Termasuk Insentif untuk Koperasi Susu Lokal