Filep Wamafma Tak Sepakat Wewenang Jaksa Usut Korupsi Dihapus

jpnn.com - JAKARTA - Senator dari Papua Barat Filep Wamafma mendorong kewenangan kejaksaan diperkuat.

Anggota Komite I DPD RI itu menyayangkan adanya uji materi yang mendorong penghilangan kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

Filep menuturkan konstitusi justru memberikan kekuasaan itu kepada Korps Adhyaksa.

“Kejaksaan telah diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai pengacara negara. Oleh sebab itu, sebenarnya kejaksaan punya otoritas atas nama negara untuk melaksanakan asas negara hukum, rechsstaat. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.

Filep tidak sepakat dengan adanya upaya penghapusan kewenangan jaksa dalam mengusut tindak pidana korupsi.

“Jadi, kalau ada upaya untuk menghapus kewenangan kejaksaan tentang kewenangan pengusutan tindak pidana korupsi, justru bagi saya, tidak setuju," ujarnya.

"Karena salah satu alat kekuasaan negara adalah kejaksaan yang diberikan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum bersama-sama dengan kepolisian dan pengadilan,” imbuh Filep.

Doktor hukum alumnus Unhas Makassar ini mengatakan apabila kewenangan kejaksaan dibatasi justru bakal menimbulkan masalah.