Filipina Belum Buka Pintu buat Operasi TNI

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah masih menunggu kabar baik dari Filipina terkait penyanderaan sepuluh warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan Abu Sayyaf.

Upaya pengiriman bantuan militer pun masih belum disetujui otoritas Filipina.

Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan, Presiden Joko Widodo lebih mengutamakan komunikasi dengan Filipina dalam upaya pembebasan sandera. Arahan tersebut pun sudah disampaikan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Terkait opsi operasi militer Indonesia, Johan mengaku bahwa langkah tersebut masuk dalam daftar paling terakhir yang disiapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Misalnya, pihak Filipina yang memang menolak adanya bantuan militer dari Indonesia.

 "Itu opsi terakhir kalau upaya yang sedang dilakukan menlu tidak berhasil,’’ lanjut mantan Juru Bicara KPK itu.

Dari pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengatakan, tangan pemerintah saat ini benar-benar terkunci. Sebab, pemerintah Filipina sudah menyatakan penolakan terhadap ikut campur militer Indonesia. Hal itu pun dinilai sesuai dengan prinsip kedaulatan negara yang dianut secara umum.

’’Bisa saja, Indonesia mengalihkan perhatian Filipina lalu melakukan operasi senyap. Tapi, nanti hasilnya hubungan kedua negara akan memburuk. Solusi terbaik adalah berbicara sesering mungkin. Karena, pemerintah Indonesia harus tahu bagaimana perkembangan situasi sesering mungkin,’’ ungkapnya.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah Indonesia lebih baik menekankan bahwa prioritas paling utama adalah sepuluh WNI. Dengan begitu, jika Filipina merasa tak sanggup di saat-saat terakhir, maka Indonesia bisa mencoba kembali menawarkan bantuan.