Firli Bahuri: Jangan Ada Uang Ketok Palu di Aceh

jpnn.com, BANDA ACEH - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menitip pesan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah, para bupati dan wali kota di provinsi tersebut.
Firli Bahuri mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan daerah di Aceh agar tidak melakukan korupsi pada proses pengesahan suatu kebijakan.
Penegasan ini disampaikan Firli Bahuri di hadapan gubernur Aceh dan 23 bupati dan wali kota se-Aceh saat menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di aula kantor Gubernur Aceh, Jumat (26/3).
"Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, saya titip pesan jangan pernah ada uang ketok palu. Kalau itu (uang ketok palu) sampai terjadi, tujuan negara tidak akan pernah terwujud. Ketok palu awal korupsi," kata Firli.
Mantan kepala Baharkam Polri itu mengingatkan tentang peran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi.
Dia mengajak semua pihak untuk melihat kembali sejarah Aceh yang melahirkan banyak pahlawan, dan telah memberikan kontribusi besar terhadap kemerdekaan serta pembangunan bangsa Indonesia.
“Saya minta sejarah ini menjadi roh, energi, dan semangat bagi gubernur, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, kepala dinas, dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mewujudkan tujuan nasional," ujarnya.
Ia meminta seluruh elemen masyarakat di Aceh harus saling bersinergi dan mengawasi keuangan negara yang dikelola Pemerintah Aceh agar memberikan manfaat besar terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat setempat.
Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan daerah di Aceh agar tidak melakukan korupsi pada proses pengesahan suatu kebijakan.
- Analisis Kasus Tom Lembong dan Hasto, Eks Wakapolri Sebut KUHAP Sudah Mati
- Laporan Skandal Suap Pemilihan Pimpinan DPD, KPK akan Klarifikasi 95 Senator
- KPK Tahan Hasto, Ronny PDIP Singgung Izin Hakim Praperadilan
- Megawati tak Menunjuk Plt Sekjen Setelah Hasto Ditahan, Komando dari Ketum PDIP
- KPK Tahan Hasto, Eks Penyidik: Ini Membuktikan Semangat Antikorupsi
- Ditahan KPK, Hasto Minta Lembaga Antikorupsi juga Periksa Keluarga Jokowi