Firli Bahuri Sebut Syarat Presidential Threshold Rawan Ditumpangi Bohir Politik

Jenderal purnawirawan polisi bintang tiga itu menyatakan calon kepala daerah ketika terpilih harus membalas budi dengan kewenangannya.

"Salah satunya, 95,4 persen balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perijinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan atau 90,7 persen meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan," kata Firli.

Firli juga menyebut biaya politik yang mahal untuk mencari dana ke bohir bukan cuma saat kampanye. Beberapa transaksional yang biasa disebut dengan mahar juga masih sangat mahal dalam politik Indonesia.

Dia mencontohkan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) yang tidak mempunyai kepala daerah definitif saat ini. Firli mengungkapkan dari sembilan partai politik yang ada di Oku, tidak ada satu pun mengajukan calon bupati pengganti sampai saat ini.

"Persoalannya politik transaksional akan menciptakan kultur kepemimpinan yang koruptif karena akan membutuhkan modal sangat besar," tutur Firli.

Atas dasar itulah, Firli menginginkan presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen. Menurutnya, biaya politik yang mahal membuat potensi korupsi yang dilakukan kepala daerah meningkat.

"Selain adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal dan balas budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih, membuat KPK merasa penting bersikap sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir," ucap Firli. (tan/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?