Firli Ungkap Menteri Jokowi Pengusaha Tambang yang Terlibat di Balik Kelangkaan Batu Bara
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengutarakan adanya menteri di Kabinet Indonesia Maju sekaligus pengusaha tambang batu bara yang tak tertib aturan.
Firli menyebutkan menteri itu bahkan terlibat di balik kelangkaan batu bara dalam negeri pada awal 2022.
Hal itu Firli sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Bali 2022 yang disiarkan melalui kanal Pemerintah Provinsi Bali di YouTube, Jumat (18/3).
"Saya ingin cerita, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kelangkaan batu bara untuk pasokan PLN, terjadi Januari-Februari. Saya telepon beberapa Menko dan para menteri yang membidangi ESDM," kata Firli.
Eks Kabaharkam Polri itu menilai tidak mungkin Indonesia kekurangan stok batu bara dalam negeri. Sebab, jenis sumber daya alam mineral itu paling banyak ditemui di Indonesia.
"Indonesia memiliki batu bara yang berlimpah, tetapi kenapa PLN timbul persoalan keterbatasan dan kelangkaan batu bara. Setelah kami bedah, ternyata ada pengusaha yang tidak patuh dengan perintah pemerintah," imbuhnya.
Purnawirawan jenderal Polri bintang tiga itu menyampaikan banyak pengusaha tambang yang melanggar perjanjian dengan pemerintah. Mereka mengingkari setiap 25 persen dari produksi untuk pasokan dalam negeri.
Menurut Firli, para pengusaha itu, termasuk sang menteri, memilih menjual batu bara keluar negeri karena harganya lebih mahal.
Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan adanya menteri di Kabinet Jokowi sekaligus pengusaha tambang yang terlibat kelangkaan batu bara.
- Lewat Cara ini, PLN IP Siap Raih Peluang di Pasar Global
- Pakar Hukum Sarankan Polda Metro Terbitkan SP3 Untuk Firli Bahuri, Ini Alasannya
- Pengacara Firli Bahuri Tuding Polisi Kurang Bukti Penyidikan
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP