Fitra Tuding DPR Dapat Fee Bahas Anggaran

JAKARTA - Jangan heran bila anggota DPR sering ke luar negeri dan anggarannya lebih besar dibanding anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain karena pembahasannya tidak melibatkan publik dan tidak transparan, rupanya oleh anggota DPR dijadikan lahan pendapatan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Uchok Sky Khadafi. Dikatakannya, dalam pembahasan anggaran, DPR membangun komitmen dengan pemerintah guna mendapatkan fee dari dana yang dialokasikan di masing-masing kementerian, yang jumlahnya mencapai 20-30 persen dari total anggaran.

"Terserah saya (DPR), di departemen mana yang minta. Tapi departemen harus komitmen sama saya, dengan syarat kasih 20 atau 30 persen ke saya. Begitu modelnya di sana itu," kata Uchok, dalam diskusi di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/9).

Uchok menjelaskan, komitmen antara DPR dengan pemerintah itu dibangun sejak pengajuan RAPBN. Selanjutnya, dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR, dana itu kemudian dibahas lagi ke komisi-komisi yang menjadi leading sektor di masing-masing kementerian.