Foke Diminta Nonaktifkan Walkot Jakut

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PPP Matnoor Tindoan mendesak Pemprov DKI dan aparat penegak hokum serta tim pencari fakta mengusut tuntas dugaan aliran dana Rp 11 miliar kepada Satpol PP untuk menggusur makam Mbah Priok. ’’Kalau memang ini benar, maka termasuk pelanggaran HAM berat. Kami minta ditelusuri,’’ kata Matnoor, kemarin.

Sementara anggota Fraksi PDI Perjuangan William Yani yang kali pertama melontarkan informasi aliran dana siluman Rp 11 miliar dari PT Pelindo II, mengaku kabar tersebut diperolehnya dari seorang wartawan. ’’Si wartawan itu yang memintai keterangan Wakil Walikota Jakarta Utara Atma Sanjaya,’’ ujar dia.

Sedangkan anggota Fraksi Partai Gerindra, Andika, menilai, dengan anggaran APBD yang terbatas untuk operasi penertiban, maka bukan mustahil ada dana khusus untuk Satpol PP yang diberikan pihak ketiga. Menurutnya, dengan menurunkan pasukan sebanyak 2.600 personel, maka dibutuhkan biaya tinggi. ’’Dugaan seperti itu mungkin saja benar, namun harus didukung bukti-bukti valid,’’ kata dia.

Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, pekerjaan rumah yang harus dituntaskan yakni adanya aliran dana Rp 11 miliar yang konon dari PT Pelindo. ’’Sampai sekarang belum ada kejelasannya. Ini mengindikasikan adanya aliran dana ilegal,’’ tuturnya.