Foke Diminta Nonaktifkan Walkot Jakut

Karena itu, Sofyano mendesak Meneg BUMN mengambil sikap tegas terhadap Dirut PT Pelindo II lantaran terseret dalam kasus kerusuhan berdarah itu. Terutama dalam penyediaan dana untuk mengerahkan pasukan Satpol PP. DPD Siap Tangani Sengketa Aset Pemda

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai kepanjangan tangan aspirasi daerah siap menangani sengketa aset pemda. Melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang baru dibentuk, lembaga senator ini akan menangani sengketa aset-aset pemda. Langkah ini tak lain adalah wujud riil kerja DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

’’Sebagai langkah awal, dalam waktu dekat DPD akan akan menelusuri lepasnya sejumlah aset milik Pemprov DKI,’’ kata Ketua PAP DPD RI Abdul Sudarsono kepada wartawan di Jakarta, Menurutnya, untuk melaksanakan penyelidikan aset DKI ini , pihaknya sudah mengawali dari data laporan pengaduan Tim Penyelamat Aset Negara dan Daerah (TPND) DKI Jakarta. Sebagai contoh, selama ini menurut anggota DPD dapil Jawa Timur ini, ditemukan banyak aset milik pemprov baik DKI maupun daerah lainnya yang justru jatuh ke tangan swasta.

       

’’Kami menemukan ada beberapa kejanggalan memang. Setelah mempelajari pengaduan, kami pastikan akan menindaklanjutinya,’’ paparnya.Salah satu persoalan aset Pemprov DKI yang mencuat dan bakal ditangani PAP DPD, ungkap Sudarsono, adalah menyangkut sengketa lahan di Meruya Selatan dan Taman BMW, Sunter Jakarta Utara. DPD, urainya, akan meminta BPK untuk mengaudit aset-aset daerah yang diduga bermasalah, terutama terkait tanah dan bangunan. Berdasarkan laporan sementara BPK, banyak aset milik pemerintah yang dikuasai swasta tanpa melalui prosedur yang transparan.