Foke Dinilai Tak Transparan Kelola Keuangan

“Komisi Informasi Pusat telah menetapkan bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah terutama SPJ dan kwitansi adalah informasi publik sepanjang hasil audit atas pengelolaan keuangan daerah tersebut telah dilaporkan BPK atau BPKP pada DPRD Jakarta,” pungkas Febri. (fat/jpnn)