Foke-Nara Paling Curang
Jelang Pemilukada, Calon Masih Lakukan Politik Uang
Rabu, 11 Juli 2012 – 02:16 WIB
Dia menambahkan, selain pasangan Foke-Nara, pasangan calon nomor urut enam, Alex-Nono juga melakukan tujuh pelanggaran, sementara pasangan caon Hendardji-Riza melakukan satu pelanggaran. "Disinyalir temuan akan semakin bertambah hingga perhitungan suara pada 12 Juli nanti,"tambahnya.
Menyoal modus politik uang, Abdullah menyatakan para pasangan calon kerap menggunakan model-model yang konvensional. Diantaranya, pembagian uang secara langsung, pengobatan gratis, pembagian doorprize dan undian, pembagian tunjangan dan asuransi, politisasi birokrasi, mobilisasi RT/RW, pembagian paket umrah, pembagian uang di majlis taklim dan masjid, hingga liburan dan tamasya gratis.
Bahkan, lanjut dia, pasangan calon Foke-Nara terang-terangan membagikan mobil ambulan bagi setiap RT dan RW di kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Syaratnya setiap RT dan RW harus memenangkan pasangan calon tersebut di atas 90 persen. Saat ini, ambulan tersebut sudah diparkir di kelurahan Penjaringan. "Tapi, itu belum boleh dipakai warga di sana. Nanti kalau pasca pemilihan sudah dipastikan hasilnya sesuai syaratnya, baru bisa dipakai,"lanjutnya.
Bagaimana cara mengetahui bahwa mereka benar-benar memilih pasangan calon yang memberikan janji, Abdullah menyatakan itu yang disebut politik uang pasca pemilihan. Dia memaparkan, usai pemilihan, para pemilih diminta memotret surat suara yang membuktikan mereka memilih pasangan calon pemberi janji. "Setelah ditunjukkan surat suaranya, baru mereka diberi uang,"ujar Abdullah.
JAKARTA - Sehari menjelang ajang Pemilukada DKI Jakarta, sejumlah pasangan Cagub dan Cawagub santer dikabarkan masih bermain politik
BERITA TERKAIT
- Indonesia jadi Anggota BRICS, Lestari Moerdijat Ingatkan Hal Penting Ini ke Pemerintah
- DPR Bakal Revisi UU Minerba, Ahmad Doli Sebut Itu Komitmen Pemerintah untuk Rakyat
- Demul-Erwan Resmi Memimpin Jawa Barat Mulai 6 Februari 2025
- Mardiono Minta Kader PPP di Purworejo Bisa Berkontribusi Untuk Masyarakat
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Saat Hakim MK Cecar KPU-Bawaslu terkait Tuduhan Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel