Foke-Nara Paling Curang

Dalam hal besaran politik uang di DKI Jakarta, Abdullah menuturkan jumlah bervariasi. Mulai dari Rp. 20 ribu sampai Rp. 6 juta Selain itu bantuan ambulans dan asuransi kisarannya Rp. 3 juta. "Gejala ini cukup masif dan sistematis dimana ada modus baru pembagian uang dengan cara harus mengisi identitas dan dicatat terlebih dahulu sebelum diberi uang. Sehingga dapat tercatat sebagai calon pemilih. Dengan kata lain, menjadikan pemilih sebagai relawan,"urainya.

  

Abdullah menyatakan, maraknya politik uang di DKI jakarta disebabkan lemahnya pengawasan oleh Panitia Pengawas (Panwas) DKI Jakarta. Ironisnya, hingga saat ini, Panwas baru menemukan satu temuan praktik politik uang. ICW pun menilai, Panwas gagal dalam mengawasi dan menindak kasus-kasus pelanggaran tersebut. Hal itu semakin mendorong makin banyaknya praktik politik uang. "Karena itu, kami meminta Panwas mencermati titik-titik kritis pemilu. Panwas juga harus perketat pengawasan di TPS-TPS. Selain itu, Panwas juga harus punya back up data perhitungan suara untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari perolehan surat suara di TPS hingga ke atasnya lagi. Intinya kami berharap penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta, yakni KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, dapat bekerja secara profesional"imbuh dia. (ken)