Foke Tak Punya Jawaban soal Temuan PPATK

"Bisa saja mereka mengaku bahwa tindakan ini adalah untuk mensiasati sistem pertanggungjawaban anggaran yang tidak boleh melewati tanggal 18 Desember. Tetapi perbuatan seperti ini, apapun tujuannya, tetap tidak bisa ditolerir. Pada saat seorang pejabat memindahkan uang negara ke kantong pribadinya, itu sudah masuk definisi korupsi," ujar Agus seperti diberitakan baru-baru ini.

Dari hasil analisis PPATK, provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah dengan tingkat korupsi paling tinggi, yaitu 46,7 persen. Diikuti Jawa Barat (6 persen), Kalimantan Timur (5,7 persen), Jawa Timur (5,2 persen), Jambi (4,1 persen), Sumatera Utara (4 persen), Jawa Tengah (3,5 persen), kemudian Aceh dan Kalimantan Selatan masing-masing 2,1 persen.

 

Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,1 persen), Sulawesi Barat (0,3 persen), Sulawesi Tengah (0,4 persen), Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat (0,5 persen), Kalimantan Tengah (0,6 persen), Sumatera Barat dan Bali (0,7 persen), Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu (0,8 persen), kemudian Sulawesi Utara (0,9 persen). (dil/jpnn)