Fokusnya Maritim dan Kedirgantaraan, Harusnya dari Matra Laut atau Udara

jpnn.com - JAKARTA - Pengajuan KASAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun, berkaca pada substansi politik pertahanan sesungguhnya menjadi tanda tanya.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi mengatakan, ada dua hal yang terkait dengan hal tersebut. Pertama, penekanan kata 'dapat' bergilir antara ketiga matra dalam pasal 13 UU TNI sesungguhnya menegaskan bahwa jabatan panglima sejatinya dapat dijabat oleh ketiga matra secara berkeadilan untuk soliditas internal TNI.

Kedua, secara politik pertahanan, basis pengembangan bidang pertahanan fokus pada pengembangan pertahanan maritim dan kedirgantaraan. "Maka sesungguhnya pengembangan dua bidang tersebutlah yang harusnya difokuskan dengan memilih calon panglima dari matra udara atau laut," kata Muradi, Rabu (10/6).

Namun demikian, ia melanjutkan, pilihan presiden tetap harus dihormati karena Panglima TNI adalah panglima ketiga matra. Dengan kata lain ada alasan yang menjadi bagian dari pilihan Gatot Nurmantyo untuk penguatan dukungan kepemimpinannya ke depan.

Ia pun menganalisa ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi memilih Gatot sebagai calon Panglima TNI. Pertama, presiden membutuhkan konsolidasi politik secara penuh kepemimpinannya, dengan mendapatkan sokongan penuh dari TNI. "Memilih Gatot adalah bagian dari mengintegrasikan sokongan TNI secara penuh," tegasnya.

Kedua, secara figur, Gatot dianggap memiliki pemikiran dan konsep untuk memperkuat sejumlah program unggulan pemerintahan. Bahkan beberapa program tersebut telah diimplementasikan oleh internal TNI AD dengan jejaring teritorialnya.

Menurutnya, Gatot juga dianggap senior dibandingkan kepala staf lainnya, sehingga akan mampu mengelola hubungan yang dapat diintegrasikan ke tiga matra dan publik. (boy/jpnn)