Formappi: Ini Wajah Sesungguhnya DPR Kita...
jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai tender kasur rumah dinas Anggota DPR senilai Rp 12 miliar lebih kepada pemborosan.
Menurut Lucius, kalau DPR serius berhemat, bisa dibatalkan.
"Kami sangat sayangkan, ini tetap dilanjutkan di tengah kondisi rakyat yang sedang susah. Kalau DPR serius berhemat, itu bisa dibatalkan," kata Lucius Karus, Selasa (29/9).
Dia menjelaskan, meski sudah melakukan tender, bukan berarti tidak bisa dibatalkan dalam proses pembahasan RAPBN nanti. "Tender itu bisa jadi jebakan untuk menghindari pembatalan tersebut. Nah kita akan lihat sejauhmana DPR mau berkomitmen sesuai dengan pernyataan penolakan selama ini," tegasnya.
Kalau melihat proses yang terus berlanjut, dia menilai tidak ada keseriusan dari angggota DPR untuk lebih berhemat. "Saya kira memang sulit dibatalkan karena anggota DPR sendiri tidak serius melakukan penolakan. Banyak fraksi yang nampak menolak tapi saat proses pembahasan di DPR tak mengambil sikapi tegas," ujarnya.
Sikap mendua anggota DPR ini lanjutnya, rakyat bisa melihat perilaku anggota DPR sesungguhnya. "Ini wajah sesungguhnya DPR kita. Ada yang seolah-olah pro-rakyat di media tetapi melempem di dalam rapat pengambilan keputusan di DPR," terangnya.
Lucius menilai, banyak anggota DPR justru tidak menempati rumah dinasnya. "Dengan demikian sebenarnya penggantian kasur tidak semuanya diperlukan, hanya pemborosan anggaran saja," katanya.
Selain itu, Lucius juga menyayangkan peran Sekjen DPR yang kerap menggerus citra DPR. "Sebagai kuasa pengguna anggaran, Sekjen DPR kadang tak mampu, dikontrol oleh DPR," katanya.
JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai tender kasur rumah dinas Anggota DPR senilai Rp 12
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?