Formappi: PSI Dituduh Manipulasi, tetapi Partai Lain Melonjak Dianggap Biasa Saja
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti bidang legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengaku heran dengan perdebatan atas kenaikan real count Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alasannya karena kenaikan tidak hanya terjadi di partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu.
Lucius mengatakan, terjadinya lonjakan perolehan suara seharusnya wajar dalam perhitungan suara di KPU. Terlebih kenaikan tersebut tidak hanya terjadi pada PSI saja.
“Anggapan ini muncul karena hanya pada lonjakan suara PSI tudingan manipulasi muncul, sedangkan pada parpol lain yang juga mengalami kenaikan suara dianggap biasa saja,” katanya saat dihubungi, Selasa (5/3).
Jika yang menjadi perbandingan adalah hasil quick count dan real count, PSI bukan satu-satunya yang mengalami lonjakan melebihi quick count.
Dalam quick count Indikator, PKB hanya mendapatkan 10,49%. Namun, dalam real count KPU sementara, sudah mengantongi 11,54%.
Selain PKB, lonjakan juga terjadi pada Partai Gelora. Dalam quick count Indikator, Partai Gelora hanya mendapatkan 0,93%.
Sedangkan di real count KPU sementara, sudah mencapai 1,49%. PSI di quick count Indikator memeroleh 2,81% dan real count KPU sementara di 3,13%.
“Dan mestinya dalam proses yang tengah berlangsung lonjakan suara terbuka bagi parpol manapun karena data yang masuk hampir pasti akan memberikan tambahan perolehan suara partai-partai,” jelas Lucius.
Lucius mengatakan, terjadinya lonjakan perolehan suara seharusnya wajar dalam perhitungan suara di KPU. Terlebih kenaikan tersebut tidak hanya terjadi pada PSI
- Mudik Gratis, PSI Berangkatkan Ratusan Pemudik Naik Bus dan Kereta
- DPR Bahas RUU TNI di Hotel, Peneliti Formappi Singgung soal Kompromi dan Transaksi
- Bela Jokowi, Jubir PSI Sebut PDIP Gunakan Provokasi dan Fitnah untuk Meraup Simpati
- PSI Maklumi Keputusan Menunda Pengangkatan CPNS, Ini Alasannya
- PSI Paling Dekat dengan Jokowi, Wajar Mengadopsi Partai Super Tbk
- PSI Adopsi Ide Partai Super Tbk Jokowi, Ini Kata Pakar soal Dampaknya