Formasi CPNS & PPPK 2024: Honorer Tercecer Pasti Kecewa

Nah, Yusuf memastikan bahwa usulan formasi PPPK 2024 Pemprov Kaltara yang diajukan ke pusat berdasar database honorer yang ada di BKN.

“Usulan formasi CASN utamanya PPPK tahun ini sesuai dengan database yang masuk di BKN,” kata Yusuf.

Dikatakan juga bahwa disetujuinya usulan formasi PPPK 2024 tersebut merupakan bukti komitmen Gubernur Zainal dalam menyelesaikan masalah honorer dan tenaga kerja kontrak.

Semuanya diupayakan bisa terseleksi dan terangkat menjadi PPPK sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Apalagi usulan untuk posisi tersebut tak hanya sebatas tenaga kesehatan dan guru saja.

“Ada tenaga administrasi dan tenaga teknis lain, sesuai dengan kebutuhan kita (Pemprov Kaltara) dan database BKN. Terangkat tetap sesuai dengan ketentuan dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya, saja penilaian kinerja selama ini,” katanya.

Yusuf mengatakan Gubernur Kaltara juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Yusuf juga menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur Kaltara sejumlah 1.403 PPPK.