Fornas Bhinneka Tunggal Ika Minta Polisi Segera Ungkap Penyandang Dana Kerusuhan 22 Mei
jpnn.com, JAKARTA - Forum Nasional (Fornas) Bhinneka Tunggal Ika prihatin dengan demonstrasi yang berakibat kerusuhan di Jakarta, Rabu (22/5) dini hari. Pasalnya, aksi tersebut menimbulkan kerusakan bahkan terdapat korban tewas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fornas Bhinneka Tunggal Ika Taufan Hunneman mengatakan, penyerangan asrama kepolisian juga perusakkan fasilitas, merupakan satu peristiwa yang merugikan negara dan bangsa. Taufan meminta aparat menangkap otak di balik peristiwa tersebut.
"Kami minta kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap aktor intelektual termasuk penyandang dananya," ujar Taufan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (23/5).
Taufan meminta agar kasus ini dituntaskan dan tidak segan-segan siapa pun yang terlibat harus dihukum sesuai prinsip hukum dan asas persamaan hukum bagi setiap warga negara. "Kami mengapresiasi TNI-Polri yang tetap solid, mampu mengatasi semua keadaan dan memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara," tambah dia.
(Baca Juga: Kerusuhan 22 Mei Bikin Pusat Grosir Terbesar di Asia Tenggara Seperti Kota Mati, Rugi Rp 200 Miliar)
Taufan berharap para tokoh-tokoh politik, kelompok agama maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan apapun. Pihaknya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kedamaian dan mengakhiri perbedaan selama pemilu. "Kita songsong masa depan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya. (*/adk/jpnn)
Polisi tidak perlu segan-segan menuntaskan dan mengungkap siapa pun yang terlibat dalam kerusuhan 22 Mei.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- 6 Langkah Bawaslu Antisipasi Pengawas Meninggal Dunia Saat Pilkada
- Massa AMPD Geruduk Bawaslu Minta Segera Turun Tangani Pilgub Sumsel
- Wamendagri Ribka Pastikan Pelaksanaan Tahap Lanjutan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal
- Pilgub Jakarta 2024, Bawaslu DKI Tangani 13 Laporan Termasuk Kasus Dugaan Politik Uang