Forum Bidan Desa Minta KPK Awasi Pengangkatan CPNS
jpnn.com - JAKARTA--Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia mendesak pemerintah pusat segera mengumumkan hasil seleksi CPNS Kementerian Kesehatan bulan ini. Yang diumumkan bukan hanya mereka yang berusia di bawah 35 tahun saja, tapi seluruhnya. Karena bidan PTT memiliki hak sama.
"Pengangkatan CPNS bidan desa PTT merupakan langkah strategis, sekaligus mengubur praktik politik ladang pungli yang sampai sekarang menjadi persoalan," kata Ketum Forbides PTT (Pusat) Indonesia Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Selasa (13/9).
Sudah rahasia umum setiap kali proses CPNS dilakukan, di situlah mafia kepegawaian memperkaya diri. Secara tegas pula Forbides menyatakan, sebagian besar bidan desa yang selama ini menjadi korban pungli dan mesin ATM ketika perpanjangan kontrak kerja setiap tahun, bertekad mengakhiri keadaan tersebut.
"Kami mengajak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk turut mengawal proses CPNS bidan desa PTT," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, penerimaan CPNS dengan tahapan pelaksanaan pendaftaran on line, seleksi, dan tes CAT bidan desa PTT yang memiliki kententuan hukum, dan teknisnya telah diatur dalam Keputusan Bersama Empat Menteri Plus BKN, merupakan agenda kemajuan dan hanya tinggal diumumkan saja. Tentu saja ini berbeda dengan proses yang dilakukan tenaga PTT lainnya, apalagi honorer manapun.
"Maka kemendesakannya, merupakan bagian dari upaya Presiden RI untuk menyelesaikan permasalahan nasional, di bidang kesehatan secara satu persatu," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Forum Bidan Desa (Forbides) PTT (Pusat) Indonesia mendesak pemerintah pusat segera mengumumkan hasil seleksi CPNS Kementerian Kesehatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- TNI AL Mengevakuasi 2 Orang Korban Terdampak Tanah Longsor di Pekalongan
- Jenderal Listyo: Lebih dari 11 Ribu Siswa Mendaftar di SMA Taruna Kemala Bhayangkara
- Polisi Selidiki Penyebab Hilangnya Uang Milik Warga Cigadung Bandung yang Misterius
- ATR/BPN Terbitkan 243 SHGB Pagar Laut di Era AHY
- PAM Jaya Terapkan Sistem KPBU untuk Tambah 1 Juta Sambungan Baru
- BSKDN Kemendagri Mendorong Tata Kelola Pemerintahan 2025 Adaptif, Profesional, Inovatif