Forum Guru Besar Desak Hapus UN
Rabu, 24 April 2013 – 18:50 WIB
JAKARTA - Evaluasi terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekacauan terus bergulir. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945, UN yang dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan siswa juga dinilai sudah menyimpang dari tujuan awalnya. Pihaknya menyayangkan ketidakkonsistenan pemerintah ini. Apalagi UN tidak hanya dijadikan sebagai penentu kelulusan, melainkan juga dijadikan tolak ukur untuk memberi label kepada guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan bahkan kepala daerah tentang kemampuan daerah maupun sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan.
Mayling Oey Gardiner, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), yang tergabung dalam Forum Guru Besar yang mempertanyakan keabsahan UN secara konsrtitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/4) menegaskan, bahwa UN yang dijanjikan pemerintah adalah sebagai pemetaan.
Baca Juga:
"Sebenarnya yang dijanjikan pemerintah untuk rakyat adalah UN itu untuk memetakan kemampuan siswa yang ada di seluruh Indoensia, bukan untuk menentukan kelulusan," kata Mayling di gedung MK.
Baca Juga:
JAKARTA - Evaluasi terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekacauan terus bergulir. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945,
BERITA TERKAIT
- Sandang Gelar LL.M dari Kampus Top, Fidela Gracia: Terima Kasih President University
- Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan, BSI Maslahat Gandeng Ganesha Operation
- Banyak R3 Tidak Lulus Seleksi PPPK Guru Tahap 1, Bagaimana Honorer Database Bisa Tuntas
- Character Building FK UNDIP Bangkitkan Semangat dan Karakter Generasi Emas
- Kemendikdasmen Percepat Penyaluran BOSP 2025 di 423.080 Sekolah, Sebegini Anggarannya
- Talent DNA Jadi Solusi Identifikasi Bakat Digital Anak