Forum Guru Besar Desak Hapus UN
Rabu, 24 April 2013 – 18:50 WIB

Forum Guru Besar Desak Hapus UN
JAKARTA - Evaluasi terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekacauan terus bergulir. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945, UN yang dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan siswa juga dinilai sudah menyimpang dari tujuan awalnya. Pihaknya menyayangkan ketidakkonsistenan pemerintah ini. Apalagi UN tidak hanya dijadikan sebagai penentu kelulusan, melainkan juga dijadikan tolak ukur untuk memberi label kepada guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan bahkan kepala daerah tentang kemampuan daerah maupun sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan.
Mayling Oey Gardiner, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), yang tergabung dalam Forum Guru Besar yang mempertanyakan keabsahan UN secara konsrtitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/4) menegaskan, bahwa UN yang dijanjikan pemerintah adalah sebagai pemetaan.
Baca Juga:
"Sebenarnya yang dijanjikan pemerintah untuk rakyat adalah UN itu untuk memetakan kemampuan siswa yang ada di seluruh Indoensia, bukan untuk menentukan kelulusan," kata Mayling di gedung MK.
Baca Juga:
JAKARTA - Evaluasi terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekacauan terus bergulir. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945,
BERITA TERKAIT
- Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Layanan Pendidikan yang Merata Segera Diwujudkan
- Universitas Pelita Harapan Luncurkan Faculty of AI
- Guru Honorer Dapat Bantuan Rp 500 Ribu per Bulan, Tendik Piye?
- Soroti Kebijakan Pendidikan, Mercy Minta Tak Ada PHP di Daerah 3T
- Pemerintah Maju Mundur soal Jadwal Libur Sekolah, Guru se-Indonesia Pusing 7 Keliling
- Waka MPR Minta Pemda Dukung Aturan SPMB 2025 demi Permudah Akses Belajar bagi Anak