Forum Guru Besar Desak Hapus UN
Rabu, 24 April 2013 – 18:50 WIB
JAKARTA - Evaluasi terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekacauan terus bergulir. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945, UN yang dijadikan sebagai tolak ukur kelulusan siswa juga dinilai sudah menyimpang dari tujuan awalnya. Pihaknya menyayangkan ketidakkonsistenan pemerintah ini. Apalagi UN tidak hanya dijadikan sebagai penentu kelulusan, melainkan juga dijadikan tolak ukur untuk memberi label kepada guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan bahkan kepala daerah tentang kemampuan daerah maupun sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan.
Mayling Oey Gardiner, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), yang tergabung dalam Forum Guru Besar yang mempertanyakan keabsahan UN secara konsrtitusional ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (24/4) menegaskan, bahwa UN yang dijanjikan pemerintah adalah sebagai pemetaan.
Baca Juga:
"Sebenarnya yang dijanjikan pemerintah untuk rakyat adalah UN itu untuk memetakan kemampuan siswa yang ada di seluruh Indoensia, bukan untuk menentukan kelulusan," kata Mayling di gedung MK.
Baca Juga:
JAKARTA - Evaluasi terhadap pelaksaan Ujian Nasional (UN) 2013 yang diwarnai kekacauan terus bergulir. Selain dinilai bertentangan dengan UUD 1945,
BERITA TERKAIT
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Pesan Prabowo soal Kurikulum Merdeka, Alon-Alon
- Mendikdasmen: Coding dan Artificial Intelligence Mulai Diajarkan pada Tahun Ajaran Baru
- Ganesha Operation Bekali Siswa Sumsel Menghadapi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi yang Ketat
- Institut Teknologi Del Menggunakan AI untuk Deteksi Kecurangan Saat Ujian
- Rantastia Nur Alangan Ungkap Dukungan Dr. Ram Krishna untuk UIPM
- Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Sulsel, Ganesha Operation Kenalkan GO Expert