Forum Honorer Indonesia: Kami Tunggu Sikap Politik Pemerintah dan DPR
Hal ini tentu tidak manusiawi, di tengah tingginya biaya hidup rakyat dan melambunnya harga barang. Di sisi lain hanya beberapa daerah yang mampu memberikan upah yang layak setara UMR.
Hasbi menambahkan, kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk membuat serta mengambil kebijakan strategis untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga ke depan pemeritah tidak berkutat lagi pada permasalahan tenaga honorer. Namun bisa fokus pada peningkatan SDM.
FHI yakin pemerintah bisa menyelesaikan hal tersebut dalam sebuah skenario dan formulasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Jika ada kemauan pemeritah dan DPR RI untuk meramu solusi kebijakan. Tentu dengan sebuah konsep yang lebih manusiawi dan berkeadilan mengingat pengabdian dan loyalitas tenaga honorer bertahun-tahun pada negara.
"Sepatutnya negara melalui pemerintah memberikan penghargaan dan perhatian sebagai wujud hadirnya negara ( nawacita) bisa dirasakan oleh tenaga honorer yang sudah mendedikasikan diri dalam pengabdiannya di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya. (esy/jpnn)
Dewan Pembina Pusat Forum Hononer Indonesia (FHI) Hasbi menilai, perjuangan tenaga honorer di Indonesia selama bertahun-tahun sudah maksimal
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Bima: Kasihan yang Sudah Antre Lama
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Inilah Kriteria Honorer Dapat Banyak Afirmasi di Seleksi PPPK 2024, Bebas Pilih OPD
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang