Forum Mahasiswa Anti-Korupsi Minta Kejagung Bongkar Semua Kasus Korupsi di Lingkungan Istana

Sebab, perkara dugaan korupsi ini tidak hanya dilakukan satu pihak saja dan tidak terjadi dalam waktu singkat.

Belum lagi, Menteri Koordinator Pereknomian itu juga diduga terlibat dalam perkara kenaikan minyak goreng, impor besi, dan dugaan penyelewengan dana BPDPKS senilai Rp 168 triliun.

"Tentu Kejaksaan Agung harus mampu menyidik sampai kepada Intelectual Deder yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi ini guna menghilangkan akar permasalahan dari korupsi tersebut," lanjutnya.

Selain itu, dugaan korupsi proyek penyediaan BTS juga disinggung.

Dis menyebutksn ada indikasi iktikad buruk yang mungkin dilakukan oleh kontraktor adalah tidak adanya sama sekali progres pembangunan sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Padahal, lanjutnya, uang untuk pembangunan BTS tersebut sudah keluar tahun 2020-2021, akan tetapi pihak kontraktor meminta perpanjangan sampai Maret (2022). 

"Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, akan tetapi tetap diberi perpanjangan 21 Maret 2022," ujarnya.

Selain itu, dia juga menyebutkan Menteri BUMN Erick Thohir juga diduga terseret dalam kasus pembelian saham GoTo melalui BUMN senilai Rp 40,5 Triliun dan Asean Games.