Forum Orientasi Kepala Daerah, Strategis Optimalkan Hubungan Pusat dan Daerah

Secara eksplisit seluruh rencana implementasi otonomi daerah telah dituangkan dalam grand design otonomi daerah yang disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

“Melalui grand design otonomi daerah ini dapat terlihat bahwa pemerintah tidak hanya sekedar membatasi pemekaran daerah, justru mendorong pemekaran untuk tujuan-tujuan yang lebih strategis, di antaranya untuk peningkatan kualitas layanan publik pada daerah-daerah perbatasan serta peningkatan percepatan penyediaan infrastruktur,” jelas Mendagri.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, lanjut Mendagri, Kemendagri terus menata regulasi di bidang keuangan daerah guna meminimalisir berbagai kondisi riil yang kurang sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Kemendagri terus berupaya menciptakan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang semakin kondusif sebagai wujud kesungguhan pemerintahan dalam memberikan landasan operasional keuangan daerah yang komprehensif, meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, penatausahaan APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Isu lainnya, sambung Mendagri, terkait perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan.

Fokus pembangunan daerah saat ini berubah dari pembangunan dengan fokus pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumberdaya menjadi fokus pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial.

Kondisi ini berimplikasi pada perubahan pendekatan yang akan bermuara pada penciptaan penyelenggaraan pembangunan yang berbasis potensi lokal, berkelanjutan, serta menunjang penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, sebagian besar masyarakat berada di wilayah pedesaan. Sangatlah rasional bila pemerintah dan pemerintah daerah menempatkan basis penciptaan masyarakat sejahtera berada pada pemerintahan desa dan kelurahan.