Forum Peduli Demokrasi Gelar Demo dan Protes ASN yang Tidak Netral di Pemilu
jpnn.com, JAKARTA - Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua menggelar aksi demo di sekitaran Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Ketua Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua, Richo Rumayomi mengatakan tujuan aksi demo itu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu partai dalam Pemilu 2024.
Padahal, lanjutnya, para ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik serta harus menjaga netralitas dalam segala bentuk pengaruh politik sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Akibat pejabat yang tidak netral ini telah menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang integritas ASN dalam urusan politik," kata Richo Rumayomi dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Kamis (14/9).
Dia menuturkan ketidaknetralitasan ASN itu terungkap melalui bocoran surat dari salah satu Provinsi Papua yang memperlihatkan usaha untuk memanfaatkan kekuatan partai politik dalam menggolkan seseorang agar dapat kembali memimpin daerah tertentu.
Selain itu, petinggi di Kabupaten Kepulauan Yapen Ini juga diduga telah memfasilitasi para calon legislatif dari salah satu partai di Kepulauan Yapen dalam persiapan pencalegan.
“Apa yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 5/2014 tentang ASN,” kata dia.
Masyarakat Yapen yang diwakili oleh FPD Papua menginginkan pemimpin yang benar-benar netral untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat di wilayah mereka.
Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua mengadakan aksi demo sebagai protes terkait netralitas ASN di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Mahasiswa Demo di Kejagung, Desak Presiden Prabowo Tindak Jaksa Nakal
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani