Forum Rektor Susun Naskah Akademis Amandemen

 

Di antaranya, munculnya nuansa federalisme dalam pelaksanaan otonomi daerah dan konflik kewenangan antar lembaga negara. "Sebut saja konflik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atau DPR dengan DPD," ujar Yoni.

 

Secara khusus dia menyoroti banyaknya pemekaran daerah yang tidak sesuai dengan kesiapan, potensi, dan kemampuan daerah. Akibatnya, pemekaran cenderung menghambat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

"Akhirnya, lebih banyak elit politik yang mengambil keuntungan daripada masyarakatnya," ujarnya. Karena itu, dia berharap amandemen kelima dapat sekaligus mengatur pemekaran daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

 

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengingatkan indikasi korupsi legislasi. Dia menyebut ada undang -undang yang "dibandrol" dengan harga tertentu, baik untuk menghadirkan atau menghilangkan pasal -pasal tertentu.