Forum Rektor Tegaskan Tolak Revisi UU KPK
jpnn.com, JAKARTA - Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-undang KPK.
Forum juga mendukung KPK menuntaskan pengusutan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"KPK mengucapkan terima kasih dikunjungi forum rektor dan guru besar antikorupsi. Kasus yang ditangani KPK, forum rektor katakan KPK didukung 100 persen," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif usai menerima kedatangan dan berdiskusi dengan Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi, Jumat (17/3) di kantor KPK.
Syarif menambahkan, soal roadshow dari DPR ke kampus-kampus terkait revisi UU KPK ternyata tidak banyak diketahui oleh forum rektor yang beranggotakan 4360 kampus itu.
"Sehingga itu jadi sesuatu yang tidak terang benderang," ujar Syarif.
Wakil Ketua KPK Prof Asep mengatakan, kedatangan mereka memang untuk memberikan dukungan kepada KPK meneruskan pekerjaan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
"Terutama yang sedang berjalan yaitu e-KTP," tegas Asep di kesempatan itu.
Dia menegaskan, forum juga menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah mulai masuk ke kampus-kampus. "Mengapa kita menolak, karena sosialisasi berbeda dengan konsultasi," kata dia.
Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Antikorupsi menolak upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-undang KPK.
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, KPK: Kami Menghormati
- Ray Rangkuti Tantang KPK Bidik Orang di Lingkaran Kekuasaan terkait Kasus DJKA
- Anggota DPR Maria Lestari Mangkir Panggilan KPK
- Megawati Kritik Kinerja KPK, Cuma Mau Ubek-Ubek Hasto, Tidak Usut Kasus Lain
- Inilah yang KPK Dalami dari Ahok terkait Kasus Korupsi LNG
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya