FPB: Papua Lepas Tinggal Hitungan Hari

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menghentikan bentuk diskriminasi di sektor ekonomi dan perbankan di tanah Papua. Selain itu, pemerintah juga diminta mengeluarkan regulasi yang memberikan otoritas penuh kepada pengusaha atau pelaku usaha yang orang asli Papua.

Hal tersebut disampaikan tokoh-tokoh Papua di Jakarta dari Forum Papua Bangkit (FPB) di tengah-tengah pendeklarasian ’Kebangkitan Ekonomi Orang Asli Papua’ oleh FPB, Jumat (2/12) di Jakarta. ”Kalau permohonan kami ini diabaikan, maka lepasnya Papua hanya tinggal menghitung hari saja,” tegas Koordinator FPB, Hengky Jokhu.

Dia membeberkan, pendekatan keamanan dengan metode represif yang dilakukan aparat kepolisian dan tentara dalam waktu dekat akan mencapai puncaknya dengan pembalasan hebat dari rakyat Papua. ”Cacing saja kalau kita injak akan melawan. Hari ini contohnya, di beberapa kampung di Jayapura sedang ada sweeping besar-besaran menyusul terlukanya seorang polisi,” katanya.

Mestinya, kata dia, harus  dicari akar masalahnya, tapi bukan dengan cara represif. Sebab faktanya 80 persen rakyat Papua sampai hari ini masih hidup dalam kemiskinan. ”Ini masalah ekonomi,” paparnya.