FPB: Papua Lepas Tinggal Hitungan Hari

Disampaikannya pula, pemikiran lepas dari NKRI sudah menjangkiti sebagian besar rakyat Papua. ”Mereka pikir, dan saya juga berpikir, kalau lepas dari NKRI maka saya bisa kaya seperti Aburizal Bakrie, seperti Surya Paloh dan lain-lain itu. Pemikiran ini karena kemiskinan, 80 persen rakyat Papua ras melanesia itu tidak bisa menghidupinya kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari,” terangnya lagi.

Menurutnya, terkait perayaan 50 tahun bangsa Papua, pemerintah pusat secepatnya pula menjamin kebebasan, aksebilitas dan jaringan sepenuhnya bagi setiap orang asli Papua pada sumber ekonomi dan perbankan. ”Terus terang, segenap rakyat Papua menyadari berintegrasi dalam NKRI agar menjadi tuan di atas negerinya saat ini praktis tinggal mimpi,” imbuh pria yang menyandang titel S2 dan S3 ini.

Sedangkan penasehat FPB John P Menanty mengatakan hak representasi politik rakyat Papua di DPR/DPD RI diberikan pada orang Papua asli, khususnya kursi DPR RI daerah pemilihan Papua dan Papua Barat dari Fraksi Partai Demokrat. Keterwakilan orang asli Papua di DPR dan DPD RI sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika.

”Kami sangat sedih. tidak ada anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat bicara Papua, baik dari politik, ekonomi maupun budaya. Sebab semua anggotanya bukan asli Papua. Beda dengan Partai Golkar, dimana kadernya berasal dari Papua dan vocal menyuarakan kepentingan Papua. Tapi mereka di Fraksi Demokrat itu hanya bisnisman yang hanya mengatur dan bagi-bagi proyek dengan bupati setempat,” terang Jhon blak-blakan.