FPD Akan Bujuk PDIP Agar Terima Perppu Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa menyatakan bahwa fraksinya di DPR akan memperjuangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mendapat persetujuan DPR. Bahkan, PD berharap ada dukungan dari PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Hebat yang selama ini mendukung opsi pilkada secara langsung oleh rakyat.
"Fraksi Partai Demokrat tentu akan memperjuangkan sampai disetujui oleh DPR. Tentu pertama akan mengajak fraksi-fraksi yang memang sudah sama ingin pilkada langsung, ada empat fraksi (PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, red),” kata Saan saat dihubungi, Jumat (3/10).
Saan menambahkan, fraksinya akan berusaha meyakinkan parta-partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menyetujui Perppu Pilkada. Terlebih, FPD sudah bekerjasama dengan KMP saat pemilihan pimpinan DPR kemarin.
"Fraksi kami punya peranan penting di KMP. Dan di samping fraksi, tentu juga anggota yang lain membangun komunikasi untuk meyakinkan anggota KMP setuju pilkada langsung. Jangan sampai parlemen sekarang dianggap memutar sejarah demokrasi," ujar Saan.
Bagaimana dengan munculnya kritik dan tudingan yang menyebut SBY melakukan pencitraan lewat Perppu Pilkada? Saan menepisnya. "Pak SBY tidak bermaksud melakukan cuci tangan, SBY semata-mata ingin menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi akan terus dimatangkan, itu yang harus dipertahankan, dan Pak SBY punya komitmen itu," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa menyatakan bahwa fraksinya di DPR akan memperjuangkan Peraturan Pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan
- Hakim Sebut Tuntutan ke Harvey Moeis Terlalu Berat, Kejagung Merespons Begini
- Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat