FPD Minta Ruhut Diberi Kesempatan Pimpin Komisi III

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menyayangkan ada pihak yang menolak keputusan FPD menugaskan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika.
"Berkenaan dengan Pak Ruhut Sitompul, kami sangat menyesalkan penolakan ini. Seharusnya fraksi-fraksi dan anggota lain di komisi III menghargai keputusan Partai Demokrat dan Fraksi (PD)," kata Nurhayati, saat ditemui di ruang FPD, komplek DPR RI, Jumat (20/9).
Dia menyebutkan, kepemimpinan komisi itu kolektif kolegial dan proporsional, artinya di komisi-komisi lain banyak fraksi lain yang memimpin. Sementara FPD hanya memimpin di komisi III, komisi X dan Komisi VII. Itulah mengapa fraksi lain harus menghargai keputusan FPD.
Terkait ada pihak-pihak yang meragukan kapabilitas Ruhut memimpin komisi III, Nurhayati meminta loyalis Susilo Bambang Yudhoyono itu diberi kesempatan untuk menjalankan tugasnya di komisi hukum itu.
"Kalau kapabilitas pak Ruhut diragukan, itu tidak fair. Beri dia kesempatan, karena kepemimpinan di DPR bukan berdasarkan pengalaman, tapi menjadi keputusan fraksi-fraksi," tegasnya.
FPD memutuskan rotasi kepemimpinan fraksi, komisi dan alat kelengkapan DPR dua hari lalu. Namun terkait penunjukkan Ruhut memimpin Komisi III ditentang sejumlah anggota komisi III. Salah satunya Ahmad Yani dari FPPP.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menyayangkan ada pihak yang menolak keputusan FPD menugaskan Ruhut Sitompul
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kehadiran Ruang Pintar di Kampung Tematik Wujud Sinergi untuk Pemberdayaan Perempuan & Anak
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Kewenangan Berlebihan Jaksa di UU dan RUU Kejaksaan Dinilai Berbahaya
- Purnatugas dari Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana Jadi Anak Buah BG di Kemenkopolkam
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN