FPD Risih KPK Sebut-sebut Kader Demokrat
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Alie Assegaf terkesan risih dengan aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi di SKK Migas. Sebab, hanya nama kadernya yang disebut di BAP para terdakwa.
Hal terkait kasus yang menjerat mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dalam kesaksiannya, Rudi menyebut pernah memberikan uang USD 200 ribu kepada Komisi VII DPR sebagai tunjangan hari raya (THR). Selain itu juga ada nama Jero Wacik, dan Sutan Bhatoegana.
"Kalau PD ini kan saya berkali-kali bilang bahwa PD mendukung penuh KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, tapi jangan kemudian yang diangkat hanya (kader) Demokrat," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Jumat (29/11).
Karena itu, Ketua DPP PD itu meminta KPK fair dalam melakukan pemberantasan korupsi dan membuka lebar-lebar semua kader partai lain yang terlibat.
"Ini harusnya dibuka lebar-lebar, supaya masyarakat tahu siapa yang berantas korupsi, tapi bukan berarti dianggap koruptor. Harus fair," pintanya.
Saat ditanya apakah FPD maupun DPP PD akan meminta klarifikasi kepada kader-kadernya yang diduga terlibat di kasus SKK Migas, Nurhayati menjawab diplomatis.
"Itu menjadi masalah internal kita. Kita punya mekanisme internal dan biarlah kita yang selesaikan," pungkasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Alie Assegaf terkesan risih dengan aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Investor & Pengelola JCC Tetap Tunduk Pada Perjanjian Kerja Sama Tahun 1991
- Para Honorer Jangan Sedih jika Diangkat jadi ASN Jenis Terbaru
- 5 Berita Terpopuler: Alhamdulillah Nasib Honorer Gagal PPPK 2024 Terang, BKN Beri Penjelasan, Nantikan Kepastiannya
- Ini Syarat Mutlak Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, Disiapkan Formasi Tampungan
- Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Mayoritas Lulusan SMA, Berebut Sisa Formasi
- Honorer Tendik Kode R3 Pengumuman Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap 1 Tetap Dipekerjakan?