FPDIP Ancam Gunakan Hak Interplasi

Di sisi lain, SKB tersebut ternyata juga tidak cukup membantu pengusaha dalam mencegah PHK. “Padahal seharusnya pemerintah harus sadar bahwawa akan persoalan krisi ini bukan pada tingginya upah buruh melainkan menurunnya daya serap pasar dunia,” katanya.

Ribka menambahkan, di Indonesia ini buruh selalu dikorbankan. "Jadi SKB itu sebenarnya kebijakan panik, mengada-ada dan salah alamat. Ada apa ini, jika masih dipertahankan, bukan tidak mungkin kita menggalan interpelasi,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, pada prinsipnya PDIP akan berada di belakang buruh dalam upaya menuntut haknya. Karena itu, lanjutnya, buruh harus terus menerus menentang kebijakan pemerintah yang mengeluarkan SKB empat menteri.(ara/jpnn)