FPDIP Ingin Beri Bonus Setahun ke Busyro

Sedangkan alasan ketiga, karena FPDIP mendorong normalisasi proses perekrutan capim KPK. "Aneh kalau accident dilembagakan sehingga terjebak menjadi suatu proses abnormal yang permanen yang kelak tiap tahun ketiga dibentuk pansel untuk merekrut satu pimpinan KPK. Ini tidak efisien dan efektif karena mengganggu prinsip kolektif dan kolegial dalam kepemimpinan KPK," katanya.

Ditegaskannya pula, dengan 10 orang capim KPK termasuk Busyro Muqoddas maka komisioner yang terpilih nanti akan mendapat bonus satu tahun dalam memimpin KPK. Sebab, putusan MK soal interpretasi masa jabatan seorang pimpinan KPK yang diganti di tengah periode akan diintegrasikan ke dalam revisi UU KPK. "Artinya, keputusan MK tidak dinegasikan, proses rekrutmen dinormalkan," ungkap dia.

Karenanya Eva membantah anggapan jika permintaan DPR agar Presiden menyerahkan 10 nama capim KPK itu sebagai upaya menyingkirkan Busyro dari kursi pimpinan KPK. "Justru ini merupakan keputusan politik untuk memperkuat KPK," pungkasnya.(tas/boy/jpnn)