FPDIP Kritisi Pidato SBY

Penilaian serupa juga dilontarkan politisi PDIP di Komisi Keuangan DPR, Hendrawan Supratikno. Menurutnya, harus diakui bahwa gaji PNS ini lebih rendah daripada kebutuhan riil. "Makanya banyak makelar. Markus dan makelar itu merupakan bukti otentik dari pegawai negeri yang gajinya kecil," ulas Hendrawan.

Namun demikian Hendrawan juga mengakui, dilihat dari nota keuangan pemerintah di RAPBN 2011 yang disampaikan Presiden SBY ke DPR memang menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah agar pertumbuhan perekonomain dapat bergerak cepat. Namun Hendrawan juga mencatat bahwa postur RAPBN masih saja bergantung pada hutang.

"Kita tidak bisa lepas dari kecandunan dan ketergantungan dari hutang. Yang menarik, untuk bunga hutang saja Rp 116 triliun. Itu lebih besar dari kesehatan dan pertahanan. Itu baru cicilan bunga, belum  cicilan pokoknya," ucap Hendrawan.

Lebih lanjut Hendrawan juga mempersoalkan strategi pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah. "Yang saya khawatirkan, kita sedang mengulangi ritual yang sama dengan era Pak Harto, dengan 24 tahun ke depan kita mencapai krisi yang sama karena tidak ada perubahan strategi kita kepada hutang dan pengelolaan SDA," tukasnya.(ara/jpnn)