FPDIP Minta DPR Konsultasi ke KM

JAKARTA – Pasca pembatalan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mendesak pimpinan DPR agar segera melakukan konsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, pembatalan Undang-undang tersebut akan berimplikasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

”Segera melakukan konsultasi ke MK untuk memperoleh pemahaman yang benar atas keptusan tersebut,” kata anggota F-PDIP Tubagus Dedy Suwandi Gumelar pada jumpa persnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis

(1/4).

Politisi yang akrab disapa Miing itu mengatakan, konsultasi perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum, di mana UU BHP yang sudah ditetapkan kemudian dibatalkan. Di sisi lain kata dia, proses perjalanan perguruan tinggi  berposisi otonom.

Pada kesempatan itu, Miing juga mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah untuk membenahi status perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlanjur berstatus Badan Hukum Milik Negara seperti UI, ITB, IPB dan UGM yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.