FPKB Minta Sertifikasi Halal tak Diwajibkan

JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mendukung adanya lembaga sertifikasi halal swasta, atau yang didirikan dan dikelola oleh instansi bentukan non Pemerintah. Pasalnya di negara maju seperti Amerika dan Austrlia yang penduduk muslimnya minoritas, justru tidak ditemukan praktek monopoli lembaga sertifikasi halal.

Sekretaris FPKB DPR RI Muhammad Hanif Dakhiri, mengatakan perlindungan terhadap konsumen, termasuk di dalamnya jaminan produk halal, adalah tanggung jawab negara. Meski demikian caranya tidak melalui pemaksaan sertifikasi halal oleh pemerintah atau instansi bentukannya.

"Yang perlu digaris bawahi adalah untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, semua produk harus diasumsikan halal, kecuali yang sudah jelas-jelas diketahui haram. Tapi sebagai kewaspadaan sertifikasi tetap harus dilakukan, namun tidak dengan cara pemaksanaan pelaksanaannya oleh pemerintah atau instansi bentukannya," kata Hanif di Jakarta, Rabu (20/2).

Hanif menambahkan, penilaian itu disampaikan atas dasar sertifikasi halal hendaknya dijalankan dengan sifat tak wajib, melainkan sukarela oleh produsen produk makanan dan jasa yang dipasarkan di tengah masyarakat.