FPKS DPR: Program Food Estate Jangan Sekadar Pencitraan

“Saya mendapat informasi yang menyedihkan, bahwa hampir 90 persen petani pada areal food estate tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari lahan seluas 1.000 hektare (Ha),” katanya.

Dia mencontohkan ada Petani di Desa Belanti Siam, di wilayah Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, hanya memperoleh hasil 1,5 ton gabah per Ha sawah, bahkan ada yang kurang dari itu. Padahal biasanya mencapai 3,5 - 4 ton.

“Ini setelah mulai ada eksekusi program food estate,” kritik Akmal.

Anggota Komisi IV ini juga mengkritisi, dampak lingkungan yang saat ini sudah mulai memperlihatkan keganjilan-keganjilan.

Ia menganggap, bahwa alam ini sudah mulai menegur dengan banjir, longsor dan berbagai bencana lain akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam.

Akmal tidak menutup gagasan food estate ini yang nantinya menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional dimana kecukupan pangan dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Pangan melimpah, harga murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang ia minta agar pemerintah tidak membuat halu masyarakat dengan membuai adanya kehebatan negara kita yang akan mampu menciptakan kondisi pangan nasional stabil dan terjangkau.

Menurutnya, Contoh mobil nasional sudah cukup jadi pelajaran berharga, jangan diulang pada program-program lainnya.