FPPP: Masih Banyak Persoalan di Sektor Pendidikan
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR mendukung komitmen pemerintah menjadikan 2018 sebagai tahun untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu caranya dengan memperkuat sektor pendidikan.
Hal ini disampaikan Ketua FPPP DPR Reni Marlinawati kepada jpnn.com, Rabu (2/5). Menurutnya, pendidikan merupakan investasi yang tak bernilai harganya. Namun, beragam persoalan masih menyelimuti sektor ini.
"Sejumlah persoalan di dunia pendidikan juga masih mengemuka di publik yakni persoalan kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, sekolah belum ramah anak serta akses sekolah bagi kelompok marjinal," kata Reni merespons momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), hari ini.
Dari sejumlah indikator tersebut, lanjutnya, penelitian Right to Education Index (RTEI) mengungkap bahwa indeks pendidikan Indonesia pada tahun lalu masih di bawah Filipina, bahkan Ethopia. Temuan ini menurut dia harus menjadi perhatian semua pihak.
Begitu juga penguatan karakter anak didik melalui jalur pendidikan harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.
Penguatan karakter tersebut meliputi akhlak, moral, serta nasionalisme yang dapat menjadi modal dasar dalam menghadapi perkembangan jaman yang sangat dinamis.
"Jalur pendidikan menjadi jalan yang tepat untuk memastikan SDM Indonesia memiliki karakter khas Indonesia," tukas anggota Komisi X DPR ini.
Di sisi lain, penguatan lembaga pendidikan keagamaan termasuk pesantren juga harus senatiasa menjadi perhatian negara. Pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren terbukti telah membantu kerja negara dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR memberi catatan terkait kondisi pendidikan nasional yang masih banyak masalah
- Algonova Bantu Asah Keterampilan Anak-anak Sejak Dini
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Mardiono Tegaskan Pentingnya Kebersamaan dalam Kegiatan Bukber Kader PPP
- Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik
- DPC Solo Raya Dorong Mardiono Jadi Ketum PPP 2025-2030, Ini Alasannya
- Kemnaker dan Kemendikdasmen Teken MoU Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan