Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Turun Tangan Soal Kebakaran Glodok

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran diskotek Golden Crown Tyara, Glodok, Jakarta Barat yang menimbulkan puluhan korban jiwa mendapatkan sorotan dari Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta.

Pemprov DKI diminta turun gunung menyelidiki terkait dengan perijinan dan hutang pajak yang diduga terabaikan pihak pengelola.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim. Dia mempertanyakan izin Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dimiliki pengelola gedung dan izin SLF operasional diskotek tersebut.

"Jika melihat kejadian kebakaran itu, saya kira banyak yang perlu dipertanyakan dari pengelola gedung Glodok Plaza dan perizinan operasional diskotek Golden Crown Tyara," ujar dia dalam siaran persnya, Jumat (31/1).

"Sementara untuk diskotek Golden Crown Tyara, apakah izin operasionalnya masih berlaku. Setahu saya, izin operasional diskotek itu hanya 5 tahun dan gedung itu perizinannya berlaku 20 tahun dan perlu ada pembaharuan-pembaharuan. Untuk diskotek Tyara, yang saya tahu sudah berjalan lama," sambung Srikandi Demokrat itu.

Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu, terkait izin SLF menjadi kewenangan sejumlah dinas di Jakarta. Afni menyebutkan jika Dinas Perhubungan juga memiliki kewenangan terkait dengan parkiran.

Dinas Pariwisata, sambung dia berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan dalam diskotik seperti diskotek, karaoke panti pijat dan kegiatan lainnya.

Sementara, Dinas UMKM fokus pada penjualan minuman keras dan Dinas Tenaga Kerja mengatur jam operasional dan salery dari pekerja di diskotik tersebut.