Fraksi DPRD Kota Bogor Berikan Tanggapan Terkait RAPBD 2025
Menurutnya, Raperda PPKLP masih kurang tegas dalam menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan, dan kurangnya pengawasan dari lembaga independen memperlemah efektivitas pelaksanaannya.
Subhan, juru bicara Fraksi Demokrat-PSI, menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan Pemerintah Kota Bogor, terutama terkait kebijakan makan siang gratis bagi pelajar.
Dia juga menekankan agar RAPBD 2025 lebih memprioritaskan peningkatan pendapatan daerah, yang dinilai belum optimal untuk kebutuhan anggaran darurat.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, dalam tanggapannya, menyampaikan bahwa defisit pada APBD 2025 akan diimbangi dengan pembiayaan daerah sehingga SILPA bernilai nol.
Dia juga menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebenarnya telah mencapai 22,31 persen, jika memperhitungkan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menutup penyampaiannya, Hery menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, serta penataan transportasi dan utilitas perkotaan. (jlo/jpnn)
Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor menyampaikan tanggapannya terkait RAPBD 2025, dan Raperda.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- DPRD Kota Bogor Sahkan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
- DPRD Kota Bogor Bentuk 3 Pansus untuk Bahas Raperda dan Revisi Tata Tertib
- Program Bogorku Bersih Dorong Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan
- DPRD Kota Bogor Mulai Pembahasan Rancangan APBD 2025
- Zenal Abidin dan Dadang Iskandar Perkuat Pimpinan DPRD Kota Bogor Periode 2024-2029
- Gegara Banjir, Pemkot Bogor Diminta Evaluasi Sistem Drainase