Fraksi Gerindra Tolak Anggaran BMKG Usulan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di Komisi V DPR menolak usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas dalam RUU APBN 2019.

Dalam pertimbangannya, Fraksi Gerindra menilai alokasi anggaran yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan beban kerja kedua lembaga tersebut yang menyangkut nyawa masyarakat.

Demikian dikatakan oleh juru bicara Fraksi Gerindra Bambang Haryo dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kemendes, Kemhub, Kepala BMKG, Kepala Basarnas di Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis malam (25/10).

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis, Bambang mengatakan anggaran BMKG dan Basarnas seharusnya ditambah karena tugas dan fungsinya menyangkut keselamatan nyawa masyarakat.

“Fraksi Gerindra menolak anggaran untuk BMKG dan Basarnas yang tidak dinaikan. Keputusan pemerintah tidak menaikkan anggaran kedua lembaga ini jelas tidak sesuai dengan prikemanusiaan," kata Bambang.

Sikap tersebut diamini juga oleh Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicaranya Jonny Allen, fraksi partai berlambang bintang mercy ini meminta pemerintah untuk menambah anggaran BMKG dan Basarnas.

“Kami minta pemerintah menambah anggaran kepada BMKG dan Basarnas. Mudah-mudahan bisa ditambah dari dana yang lain,” kata Jonny.

Diketahui, pada tahun 2018 ini kebutuhan anggaran BMKG berjumlah sebesar Rp 2,6 triliun, tapi yang diberikan hanya Rp 1,7 triliun.