Fraksi Gerindra Tolak Pertanggungjawaban APBN 2017

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di DPR menyatakan penolakannya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2017, dalam sidang paripurna dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (10/7).

"Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak dan tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 menjadi Undang-Undang," ucap Juru Bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan.

Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah catatan, antara lain ekonomi Indonesia selama tahun 2017 tercatat tumbuh sebesar 5,07 persen, di bawah target APBN 2017 sebesar 5,2 persen.

Hal itu dinilai tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Padahal pemerintah telah diberi kesempatan untuk membelanjakan anggaran pembangunan hingga Rp. 2.133‚29 triliun, sesuai postur belanja pada APBN-P TA 2017.

"Dengan semakin besarnya anggaran pembangunan tersebut, seharusnya tidak hanya konsumsi dan investasi saja yang dapat tumbuh positif tetapi keseluruhan perekonomian nasional dapat tumbuh positif dan berkualitas," kata Heri membacakan sikap fraksinya.

Hal lain yang disoroti adalah ratio realisasi belanja APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun mengalami kontraksi.

Pada 2014 ratio realisasi belanja sebesar 16,7 dan TA 2017 ratio realisasi belanja turun menjadi 14,7 persen atau mengalami kontraksi sebesar 2 persen dari PDB.

Kondisi ke depan menurut Gerindra, akan memprihatinkan, karena diprediksi ratio realisasi belanja APBN 2018 terhadap PDB akan turun menjadi 14,12 persen dan di 2019 merosot lagi ke angka 13,7 persen.