Fraksi Golkar Takut Jadi Public Enemy

jpnn.com - JAKARTA - Tindakan wajah-wajah baru anggota dan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) mempersoalkan legal standing Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pelanggaran etika di skandal "Papa Minta Saham" sepertinya tak sejalan dengan fraksinya.

Ini terlihat dari pernyataan Sekretaris FPG Bambang Soesatyo, yang menyebut soal legal standing Menteri ESDM Sudirman Said dan cara merekam percakapan Setya Novanto saat bertemu Presdir PT Freeport Indonesia (PTFI) Marief Sjamsoedin yang dianggap ilegal sudah tidak penting lagi.

"Seharusnya itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Kan hal itu sudah menjadi keputusan MKD," kata politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet, Selasa (1/12).

Bamsoet tidak menjawab secara eksplisit soal tak sejalannya sikap Wakil Ketua MKD dari Fraksi Golkar, Kahar Muzakir dengan fraksi. Namun, ia berpesan supaya anggota mahkamah dari fraksinya tersebut menjaga marwah partai dan jangan sampai membuat partai jadi konyol dimata konstituen.

"Pesan kami, jaga marwah Partai Golkar agar tidak ikut terseret jadi public enemy. Kami sudah sampaikan ke mereka. Namun itu adalah hak anggota. Kami hanya menegaskan jangan membuat langkah-langkah yang membuat Partai Golkar jadi konyol di mata publik dan ditinggalkan konstituen," pungkas Bendum DPP Partai Golkar itu. (fat/jpnn)