Fraksi Hanura Gigit Jari
Selasa, 13 Oktober 2009 – 16:55 WIB
![Fraksi Hanura Gigit Jari](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Fraksi Hanura Gigit Jari
JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengungkap bahwa DPR periode 2009-2014 akan tetap memiliki 11 komisi dan pembagian posisi pimpinan dilakukan berdasarkan sistem proporsional sesuai urutan perolehan kursi di DPR dalam Pemilu Legislaif 2009 lalu. Tadi, kata Marzuki Ali, wacana penambahan jumlah komisi menjadi 15 komisi sempat mengemuka, namun akhirnya diputuskan bahwa jumlah komisi tetap 11 demi efektivitas dan efisiensi kinerja dewan. "Penambahan komisi memerlukan banyak penyesuaian seperti penambahan ruangan dan anggaran, padahal komisi diharapkan dapat segera bekerja," tegas Ketua DPR.
"Jumlah 11 komisi dan pembagian pimpinan tersebut baru saja disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di Gedung DPR RI. Siang hingga sore nanti rapat dilanjutkan membahas pimpinan komisi berdasarkan sistem proporsional. Kecuali Hanura sebagai fraksi terkecil, semua fraksi dapat jatah memimpin komisi," kata Bambang Wuryanto, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).
Baca Juga:
Sementara Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan rapat yang baru saja selesai belum membahas mengenai komisi mana saja yang akan dipimpin oleh masing-masing fraksi. "Siang hingga sore ini rapat akan melanjutkan soal pembagian komisi dan semua berniat baik dan bertekad agar rapat berlangsung baik dan lancar. Semua pihak berpikir jernih dan kontributif," kata Marzuki Alie.
Baca Juga:
JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengungkap bahwa DPR periode 2009-2014 akan tetap memiliki 11 komisi dan pembagian
BERITA TERKAIT
- Panja Pengawasan Barang Impor Dibentuk, Legislator NasDem: Wujud Kerja DPR
- Senator Yakin Danantara Bisa Naikkan Perekomian Indonesia Hingga 8 Persen
- Dewi Coryati Sebut Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Alarm, Akses Beasiswa Harus Dijamin
- Ramai #KaburAjaDulu, Furtasan Pastikan Beasiswa dan Anggaran Pendidikan Aman
- Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum