Fraksi Hanura: Pemerintah Tak Bertanggungjawab

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR, Abdilla Fauzi Achmad, menilai bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab terhadap korban nyawa yang diakibatkan ledakan tabung gas. "Padahal, beredarnya tabung gas yang tidak memenuhi standar keselamatan manusia tersebut, bermula dari program konversi minyak tanah ke gas yang tidak diikuti pola pengawasan ketat oleh pemerintah. Akibatnya, rakyat kecil yang menjadi korban," kata Abdilla Fauzi Achmad, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/6).

Pada awalnya, lanjut Abdilla, program konversi gas merupakan bagian melekat dari pendistribusian kompor gas yang dibarengi dengan penarikan pasokan minyak tanah. Namun ternyata, tidak disertai dengan asistensi cara penggunaan dan pemeliharaan yang memadai, termasuk seleksi standar mutu produk, pengamanan tabung gas elpiji, kualitas dan cara pemasangan selang dan karet, serta kurang penerangan hal-hal teknis yang bisa membahayakan jiwa manusia dan rawan kecelakaan.

"Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM cq Ditjen Migas, serta BUMN Pertamina, mestinya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap berbagai komplementer kompor gas yang tidak memenuhi standar itu," tegasnya lagi.

Dikatakan Abdilla pula, di luar negeri kalau dijumpai barang cacat yang beredar di pasar dan dinilai akan membahayakan masyarakat, maka pemerintah segera menarik barang-barang berbahaya itu. "Fakta ini sangat kontradiktif dengan apa yang terjadi di Indonesia. Korban nyawa dan harta benda sudah berjatuhan, sementara pemerintah tenang-tenang saja dan bahkan merasa tidak bersalah," ujarnya.