Fraksi PDIP DPRD Jakarta Sebut Penundaan Pelantikan Pram-Rano Karno Rugikan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Brando Susanto mempertanyakan keputusan pemerintah terkait penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno yang seharusnya dilantik pada tanggal 7 Februari 2025, Kamis pekan ini.

Merujuk pada Perpres Nomor 80/2024, pelantikan kepala daerah 2024/2025 seharusnya tidak ada alasan menunda Pelantikan Gubernur Daerah Khusus Jakarta hasil Pilkada Serentak 2024 di tanggal 7 Februari 2025.

Brando menegaskan alasan yang membolehkan terjadi penundaan pelantikan 7 Februari 2025, hanya bila terjadi perselisihan di MK dan bila terjadi dua putaran (karena tidak 50%+1) serta bila ada force majeur, musibah/bencana keadaan memaksa.

Tidak ada dari ketiga unsur ini yang terpenuhi terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, keputusan pelantikan kepala daerah yang diundur dan belum jelas tanggalnya bakal menimbulkan masalah.

Sebab, hal itu berdampak pada pengelolaan APBD Rp 91 triliun untuk pembangunan Jakarta sehingga merugikan masyarakat secara luas.

"Karena yang kami lihat, masyarakat menantikan kepastian kapan dilantiknya kepala daerah terpilih dan jika mengandalkan Penjabat (Gubernur, red) sering kali memunculkan ketidakpuasan cukup tinggi dari masyarakat," ujar Brando Susanto.

“Apalagi Penjabat ini kan tidak dipilih oleh rakyat. Mereka duduk dengan wewenang yang didapat tidak melalui mekanisme demokratis. Sedangkan kewenangan gubernur dan wagub definitif tentu lebih powerfull karena didukung mayoritas masyarakat Jakarta dibandingkan Penjabat gubernur,” tegas Brando.