Fraksi PKS Berpesan soal Ekspor Nikel, Tolong Jangan Mau Didikte IMF

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah patuh pada konstitusi dan aturan yang berlaku.

Hal itu dikatakan Mulyanto menyusul permintaan IMF kepada Pemerintah Indonesia agar melonggarkan kebijakan ekspor nikel.

"Pemerintah jangan mau diintervensi IMF karena Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki," ucap Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (29/6).

Menurut Mulyanto, permintaan IMF yang disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6), sangat tidak logis.

Pasalnya, saat ini Indonesia tidak punya kewajiban terhadap IMF sehingga permintaan tersebut sangat tidak relevan disampaikan sebuah lembaga kepada Pemerintahan yang berdaulat.

Wakil Fraksi PKS itu menyebut pemerintah harus merespons permintaan itu dengan tegas untuk menunjukan wibawa di hadapan lembaga-lembaga Internasional.

Bila tidak maka Indonesia akan dianggap lemah dan mudah dipermainkan bangsa lain.

"Sebaiknya IMF tidak mendikte Indonesia soal kebijakan domestik terkait hilirisasi mineral, termasuk kebijakan mana yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia.