Fraksi PKS Berpesan soal Ekspor Nikel, Tolong Jangan Mau Didikte IMF

Mulyanto mengingatkan bahwa kebijakan ekspor nikel adalah persoalan national interest.

"Pilihan-pilihan kebijakan dari negara yang berdaulat. PKS sendiri memang tidak setuju dengan hilirisasi yang terlalu memanjakan investor," tegas Mulyanto.

Terlebih, hilirisasi nikel setengah hati, yang mengekspor produk nikel setengah jadi berupa nickel pig iron (NPI) dan Feronikel dengan kandungan nikel yang rendah.

"Namun, kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan negara PKS minta pihak asing jangan coba-coba intervensi," kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut model hilirisasi yang berlaku di Indonesia saat ini tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai.

Akibat terlalu sarat insentif yang diberikan baik berupa bebas pajak pertambahan nilai, pph badan maupun bea ekspor. Termasuk penetapan harga bijih nikel domestik yang hampir setengah dari harga internasionalnya serta larangan ekspor nikel.

"Karena itu sebagai negara yang rasional kita wajib secara terus-menerus melakukan penyempurnaan terkait kebijakan hilirisasi yang dikembangkan. Itu tidak perlu didikte oleh negara lain termasuk IMF," pungkas Mulyanto.(mcr10/jpnn)