Fraksi PKS DPR Bersama Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PKS DPR meluncurkan program baru Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Jumat (12/2).
Program ini diresmikan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
FPKS DPR menghadirkan narasumber utama Wakil Presiden ke 10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. Selain itu, ada pula pakar politik dari LIPI Siti Zuhro.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan akan diselenggarakan secara berkala, menampilkan perspektif PKS bersama para tokoh bangsa serta pakar dan ahli dari berbagai kalangan.
Menurutnya, mimbar ini persembahan Fraksi PKS untuk bangsa guna membahas tema-tema fundamental demokrasi dan kebangsaan dalam perspektif yang jernih dan mencerdasakan.
“Tujuannya, mimbar ini bisa menjadi oase di tengah menurunnya kondisi demokrasi dan kebangsaan kita," ungkap anggota Komisi I DPR itu dalam keterangannya.
Fraksi PKS berharap dengan hadirnya mimbar ini generasi muda terutama kaum milenial agar memiliki pemahaman yang utuh tentang sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa sehingga bisa melahirkan militansi dan patriotisme yang kukuh untuk menjaga NKRI.
"Militansi dan patriotisme anak bangsa akan melahirkan komitmen memajukan negara untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mewujudkannya," kata Jazuli.
Baik elite PKS maupun narasumber menyoroti tren penurunan indeks demokrasi dan kebangsaan Indonesia dalam beberapa kurun terakhir.
Jusuf Kalla menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
- Usulan untuk DPR: Pendidikan tentang Koperasi Diajarkan Mulai dari Sekolah Dasar
- Simpatisan Gelora Laporkan Mardani PKS ke MKD: Dia Selalu Mengolok-olok
- Komisi III Gelar RDPU Soal Misteri Pembunuhan Perantau Minang di Jakarta Timur
- Ini Kesimpulan Raker Komisi II & Menteri Nusron Wahid soal SHGB-SHM di Area Pagar Laut
- Rudianto Lallo DPR Terima Aduan Keluarga Calon Polwan Lasmini Soal Rekrutmen Polri
- RDPU Kasus Pembacokan di Tasikmalaya, Ketua Komisi III DPR Usir Kuasa Hukum Korban