Fraksi PKS DPR Bersama Jusuf Kalla Bahas Demokrasi dan Kebangsaan
Karena demokrasi mahal, maka kemudian menimbulkan kebutuhan untuk pengembalian investasi.
Maka di situlah terjadinya penurunan demokrasi, sebaliknya korupsi jadi naik.
Pak JK juga menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Sebab, perlu ada kritik dalam pelaksanaan sebuah demokrasi.
“Harus ada check and balances, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden (Jokowi) mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita,” ujarnya.
JK menilai keberadaan partai oposisi penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. “PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Siti Zuhro mengatakan bahwa demokrasi Indonesia memerlukan perbaikan subtantif.
Pertama, pembangunan Indonesia harus didasarkan atas kemajemukan sebagai kekuatan.
Jusuf Kalla menilai masalah utama dalam demokrasi disebabkan oleh mahalnya demokrasi itu sendiri.
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- AQUA Alirkan Kebaikan Berangkatkan Umrah Marbut di 6 Provinsi
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Kewenangan Dewan Pertahanan Nasional Dianggap Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM